“Langkah tersebut penting agar perencanaan pendidikan di Papua Selatan tidak sebatas memenuhi persyaratan administratif, melainkan mampu menghasilkan intervensi yang relevan dengan kondisi daerah dan kebutuhan peserta didik,” terang Antonio.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa, setiap program yang diusulkan memiliki dasar kewenangan yang jelas, dapat dilaksanakan dan didukung perencanaan pembiayaan yang realistis.
Rapat turut menekankan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB maupun satuan pendidikan reguler. Data yang akurat diperlukan untuk mengetahui jumlah dan persebaran peserta didik, jenjang pendidikan, serta jenis dukungan yang dibutuhkan. Informasi tersebut menjadi landasan untuk memperkirakan kebutuhan guru pendamping khusus, alat bantu pembelajaran, pelatihan tenaga pendidik dan fasilitas penunjang lainnya.
