“Pendekatan ini diharapkan memperkuat konsistensi antara kebijakan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan penganggaran dalam APBD, sekaligus menjaga tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan dan akuntabel,” jelas Rendy.
Kepala Seksi Fasilitas Pembiayaan Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Antonio Ronald Marselino Ohoilulin, menyoroti pentingnya memperkuat pengelolaan pendidikan khusus mencakup SLB dan Sekolah Keberbakatan Istimewa terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam SPID. “Kita mendorong pendidikan khusus bukan hanya ABK, tetapi juga anak-anak dengan bakat istimewah seperti sekolah berbakat dan seni,” ungkap Antonio.
Dari sisi Pemerintah Provinsi Papua Selatan, persoalan utama yang mengemuka adalah perlunya memastikan bahwa kebutuhan pendidikan khusus tidak hanya terakomodasi dalam layanan SLB, tetapi juga bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah reguler.
