Bandung, BEDAnews
Proses impor bawang putih yang dilakukan dengan penunjukan Bulog tanpa wajib tanam, seharusnya tidak dilanjutkan.
Selain diskriminatif bagi swasta pelaku usaha sejenis dan berpotensi ekonomi rente, kebijakan ini berpotensi bermasalah di dunia internasional sekaligus mendistorsi pasar nasional.
Kementan dan Kemendag diminta pula tidak menerbitkan rekomendasi, sekaligus izin impor untuk bawang putih kepada Bulog.
“Dalam hal ini pilihan paling bijak adalah meng-hold (izin), baik dari Kementerian Pertanian maupun dari Kementerian Perdagangan,” ujar ekonom perdagangan internasional dari Universitas Indonesia Fithra Faisal, kepada wartawan, Rabu (27/3).
Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta bersinergi dengan kedua kementerian tersebut, untuk mencari jalan keluar nondiskriminatif dari masalah kurangnya pasokan bawang putih nasional.
