Fithra kembali mengingatkan, kebijakan yang mengarah pada perbedaan perlakuan antar pengusaha maupun BUMN tidak seharusnya terjadi.
Karena alasan ini juga, diskusi dengan para pengusaha mendesak untuk dilakukan.
“Jangan sampai kebijakan ini keluar terlebih dahulu, sebelum ada kesepakatan dari para pengusaha yang dirugikan. Sederhananya, sebaiknya kebijakan ini di-hold dulu,” tegasnya.
Perbedaan perlakuan impor bawang putih oleh Bulog yang tidak perlu menanam 5% dari volume impor dinyatakan Fithra dan ekonom Faisal Basri, melanggar prinsip diskriminasi internasional yang dikeluarkan WTO.
Hal sama dikritisi oleh peneliti dari Lembaga Riset Visi Teliti Saksama Nanug Pratomo.
Pengamat ekonomi Faisal Basri lebih terang menyatakan, rencana pemberian wewenang impor bawang putih kepada Bulog sebagai tindakan rente.
