Kelima tersangka, lanjut Abdul Muis Ali, dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk saat ini para tersangka belum ditahan.
"Sekarang ini baru penetapan tersangka. Tapi ke depannya jika harus ada upaya paksa tentu akan dilaksanakan. Untuk saat ini tersangka belum ditahan," jelasnya.
Sekedar informasi, kasus tersebut ditangani Kejati Jabar berdasarkan pengaduan masyarakat.
Kejati juga telah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada November 2018 silam. Berdasarkan informasi kasus itu terjadi pada tahun 2017, atau pada saat Pemkab Tasikmalaya masih dipimpin Bupati Uu Ruzhanul Ulum yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar.
Pada tahun itu, Pemkab Tasikmalaya melakukan pembangunan jembatan di Jalan Cisinga Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai anggaran Rp 25 miliar.
Namun dalam perjalanannya, pengerjaan jembatan tersebut tak sesuai spesifikasi. Diduga ada mark up biaya serta pekerjaan di subkontrak kepada perusahaan lain yang tidak sesuai aturan. [mae]
