Jakarta, BEDAnews.com
Tersangka korupsi bantuan budidaya udang di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor Kabupaten Cirebon dalam Program Revitalisasi Tambak Budidaya Udang Tahun 2016 inisial GG, akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Monitoring Center Kejaksaan Agung pada Kamis lalu (9/2/17), setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang, yang bersangkutan ditangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam bantuan budidaya udang di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2012 dalam Program Revitalisasi Tambak Budidaya Udang dengan tersangka GG, merupakan perkara korupsi yang telah disidik oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-204/0.2/Fd.1/06/2016 tanggal 01 Juni 2016.
Dalam proses penyidikan tersebut, tersangka GG telah mangkir dari panggilan penyidik sebanyak 5 (lima) kali pemanggilan sehingga sejak tanggal 14 Oktober 216, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menyatakan buron kepada yang bersangkutan.
Setelah dilakukan penangkapan, GG dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Jumat pagi (10/2/17) untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka GG langsung ditahan di Rutan Kebon Waru untuk 20 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print -80/0.2/Fd.1/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.
Kasus ini bermula pada tahun 2012 Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggulirkan Program Kegiatan Revitalisasi Tambak Usaha Budidaya (Demfarm) Udang berupa plastik mulsa, pompa, genset, kincir, benur dan pakan dengan dana bersumber dari APBN-P untuk lokasi defarm yaitu pada Kabupaten Cirebon di Desa Bungko dan Bungko Lor Kec. Kapetakan seluas 245 Hektar.
Dengan adanya program tersebut, tersangka GG berniat untuk mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah, kemudian merekayasa dengan cara menyewa/mengontrak lahan milik beberapa kelompok tambak yang berlokasi di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor dengan memberikan sejumlah uang diperkirakan lebih dari Rp. 200 Juta. Selanjutnya, setelah menguasai lahan tambak, kemudian tersangka membentuk 3 kelompok Petambak Budidaya Udang yaitu Mina Tambak Mas, Mina Tambak Makmur dan Mina Karya Mandiri Dharma, di mana kelompok petambak ini bukanlah petambak udang, melainkan adalah karyawan perusahaan milik tersangka dengan mitra petambak yaitu PT. Tambak Mas Makmur di mana tersangka bertindak sebagai Direktur.
Ketiga kelompok petambak udang selanjutnya membuat dan mengajukan proposal bantuan. Setelah proposal bantuan tersebut disetujui oleh Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kemudian disalurkanlah bantuan berupa plastik mulsa, pompa, genset, kincir, benur dan pakan.
Setelah berakhirnya kerjasama kemitraan, selanjutnya tersangka tidak pernah menyerahkan kembali barang-barang bantuan dari negara kepada 3 kelompok tersebut, melainkan menguasainya dan untuk memiliki barang-barang berupa mesin genset, kincir, pompa dan plastik mulsa serta pakan. Dan untuk membuat penguasaan barang tersebut menjadi seolah-olah legal, maka dibuatlah rekayasa kasus seakan-akan tersangka selaku Direktur PT. Tambak Mas Makmur berhutang kepada PT. Biotech Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dimana dalam gugatannya tersebut tersangka sendiri yang membuat gugatan dari PT. Biotech Indonesia yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon, dan dalam gugatannya tersangka meminta diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang notabene adalah milik negara yaitu mesin genset, kincir, pompa dan plastik mulsa serta pakan.
Dalam gugatan tersebut, PT. Tambak Mas Makmur dinyatakan kalah dan diharuskan menyerahkan barang-barang yang merupakan jaminan tersebut kepada PT. Biotech Indonesia, serta terhadap putusan tersebut, tersangka selaku Direktur PT. Tambak Mas Makmur tidak menyatakan upaya hukum banding.
Tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atas perbuatan tersangka, berdasarkan perhitungan BPKP negara mengalami kerugian sebesar Rp.38,1 miliar. (Hms/MR)
