Oleh: Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si (Guru Besar Universitas Terbuka)
JAKARTA || Bedanews.com – Oktober 2025: Dr. Bonatua Silalahi memperoleh Suket pendidikan Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dari KPU Kota Surakarta.
Selanjutnya: Bonatua meminta dokumen resmi kepada Kemendikdasmen, tetapi tidak segera mendapatkannya sehingga mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP).
11 Maret 2026: KIP mengabulkan permohonan informasi Bonatua.
16 April 2026: Kemendikdasmen akhirnya menyerahkan Suket tersebut kepada Bonatua.
September 2026: Suket tersebut kemudian dipersoalkan melalui permohonan ke Mahkamah Konstitusi oleh Denny Indrayana bersama Bonatua Silalahi dan sejumlah pemohon lainnya. Perkara terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
6 Oktober 2026: Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Dokumen certificate of attendance yang digunakan hanya membuktikan kehadiran mengikuti pendidikan, bukan kelulusan.
Inferensi logis: Apabila Suket menyatakan pendidikan Gibran setara dengan tamat SMA/SMK, sedangkan dokumen yang menjadi dasarnya tidak membuktikan kelulusan, maka Suket tersebut tidak didukung bukti kelulusan yang memadai untuk membenarkan penyetaraan tersebut.
30 Oktober 2026: Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan H. M. Subhan, menyatakan batal Suket Gibran Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan mewajibkan Kemendikdasmen mencabut Suket tersebut.
11 November 2026: Kemendikdasmen melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, yang ditandatangani Tatang Muttaqin, secara resmi mencabut Suket Gibran. Surat tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.
12 November 2026: Kemendikdasmen menyerahkan keputusan pencabutan Suket Gibran kepada PTUN Jakarta sebagai bukti pelaksanaan putusan MA.
Kesimpulan:
Suket yang digunakan untuk menyatakan kesetaraan pendidikan Gibran dengan SMA telah dinyatakan batal oleh MA dan secara resmi dicabut oleh Kemendikdasmen. Dengan demikian, Suket tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum untuk membuktikan kesetaraan pendidikan Gibran dengan SMA.
Akan tetapi pendukung Gibran membangun narasi logical fallacy (kedunguan berpikir).
MK adalah Mahkamah Koplak yang tidak mengerti bahwa, Gibran benar-benar memiliki ijazah setara SMA dengan bukti Gibran memiliki ijazah S1 luar negeri.
MA adalah Mahkamah Ambyar dan zalim, karena menutup Gibran melakukan PK. ***
