Cimahi, BEDAnews.com
Kejaksaan Negeri Cimahi menetapkan mantan Walikota Cimahi inisial IT sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD tahun 2006 dan 2007, terkait penyertaan modal daerah Kota Cimahi ke Perusahaan Daerah Jati Mandiri untuk pembelian tanah Cibeureum.
Tidak hanya IT yang ditetapkan sebagai tersangka, Mantan Ketua DPRD Kota Cimahi inisial RS juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Peningkatan status dalam kasus tersebut didasari oleh Surat Perintah Penyidikan Umum Nomor: Print-04/O.2.38/Fd.1/06/2016 tanggal 13 Juni 2016. Kejari Cimahi telah mengklaim telah memiliki bukti permulaan bahwa terjadi dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyertaan modal tersebut.
Selain IT dan RS, Kejari Cimahi juga telah menetapkan seorang tersangka inisial II yang merupakan pemilik lahan sekaligus rekanan dalam pembangunan di Cibereum. II sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2016.
Sejak didirikan, PD. Jati Mandiri sedikitnya telah menerima dana penyertaan modal lebih dari 50 miliar. Penyertaan modal tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan Pasar Raya Cibereum dan pembangunan subterminal. Untuk pembangunan Pasar Raya Cibereum tahun 2006 total dana penyertaan modal mencapai Rp. 87 miliar yang diberikan secara bertahap. Dalam perjalanannya, pembangunan Pasar Raya Cibereum berganti konsep sehingga berubah menjadi Bandung-Cimahi Junction yang saat ini menjadi pusat niaga Cimahi. Namun pembangunannya tak kunjung dilakukan karena banyak tersandung masalah hukum.
Menurut Kasi Intel Kejari Cimahi Teuku Syahroni, dalam kasus ini sebanyak 11 saksi telah diperiksa. Mereka terdiri dari jajaran Pemkot Cimahi, Direksi PD. Jati Mandiri, dan rekanan pengusaha. Saat ini tersangka IT tengah menjalani penahanan oleh KPK terkait kasus dugaan suap dalam pembangunan Pasar Atas Barokah. Untuk pemeriksaan yang bersangkutan, tim penyidik akan berkoordinasi dengan KPK.
Terkait dengan kerugian negara atas kasus tersebut, menurut Kasi Pidsus Kejari Cimahi Chocky, saat ini Kejari Cimahi masih menunggu hasil audit dari BPKP. “Pihaknya menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bisa bertambah tergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan,” imbuhnya. (Hms/MR)
