BANDUNG. BEDAnews.com – Wacana perubahan skema pembiayaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari business to business (B to B) menjadi Business to Government (B to G) diharapkan tidak memberikan konsekuensi pada naiknya tarif tiket KCJB maupun pada pengelolaannya.
Harapan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat HM. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.Hum, ketika diminta tanggapannya atas wacana perubahan skema pembiayaan Kerta Cepat Jakarta – Bandung dengan konsekwensi logis atas perubahan tersebut.
“Saya berharap tidak berdampak penggunaan APBN ini terhadap nilai tiket. Tiket itu akan diterapkan oleh pemerintah. Pak Jokowi menetapkan tiket KCJB sekitar Rp 250 ribu,” ungkapnya di Bandung Kamis (21/10)
Akan tetapi Hasbullah menyebut, pihaknya belum mengetahui dampak dari mangkraknya pengerjaan KCJB, “Apakah akan memperpanjang waktu pengelolaan atau akan berdampak pada kenaikan tarif dengan waktu pengelolaan tidak diperpanjang, atau tetap sesuai dengan kontrak awal.” Sebutnya..
“Kalau KCJB sudah berjalan tentu ada uang yang masuk melalui tiket. Itu saya kira bisa sharing, mana yang harus kembali ke korporasi dalam hal ini BUMN Indonesia dan Tiongkok maupun ke negara,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar ini menyebut, hal tersebut perlu dihitung oleh Pemerintah Pusat dan jangan sampai bergeser dari sumber pembiayaan melalui APBN. Jika bergeser, imbuh Hasbullah, akan berdampak terhadap pengerjaan yang tidak tepat waktu dan kenaikan tarif tiket KCJB.@herz.ad
