BANDUNG. BEDAnews.com – Wacana perubahan skema pembiayaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari business to business (B to B) menjadi Business to Government (B to G) diharapkan tidak memberikan konsekuensi pada naiknya tarif tiket KCJB maupun pada pengelolaannya.
Harapan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat HM. Hasbullah Rahmad, S.Pd.,M.Hum, ketika diminta tanggapannya atas wacana perubahan skema pembiayaan Kerta Cepat Jakarta – Bandung dengan konsekwensi logis atas perubahan tersebut.
“Saya berharap tidak berdampak penggunaan APBN ini terhadap nilai tiket. Tiket itu akan diterapkan oleh pemerintah. Pak Jokowi menetapkan tiket KCJB sekitar Rp 250 ribu,” ungkapnya di Bandung Kamis (21/10)
Akan tetapi Hasbullah menyebut, pihaknya belum mengetahui dampak dari mangkraknya pengerjaan KCJB, “Apakah akan memperpanjang waktu pengelolaan atau akan berdampak pada kenaikan tarif dengan waktu pengelolaan tidak diperpanjang, atau tetap sesuai dengan kontrak awal.” Sebutnya..
