Pertanyaan-pertanyaan tersebut, menurut JWI, penting dijawab secara terbuka oleh pemerintah daerah dan dinas terkait agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
*Jangan Sampai Warga Sakit Hanya Terbentur Administrasi*
Ketua Lutfi Yahya menambahkan bahwa, persoalan kesehatan masyarakat tidak semestinya berhenti hanya karena seorang warga tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pelayanan yang tidak tercover BPJS.
Ketika seorang warga dalam kondisi sakit, sementara keluarganya tidak mempunyai penghasilan yang memadai, maka pemerintah harus menunjukkan kehadirannya melalui mekanisme bantuan yang memang tersedia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, JWI akan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah terkait mengenai skema perlindungan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala pembiayaan.
