JWI merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025. Regulasi tersebut merupakan penjabaran APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Namun, JWI menilai, perlu ada keterbukaan mengenai pos anggaran, mekanisme penyaluran, kriteria penerima, serta realisasi anggaran kesehatan yang berkaitan dengan masyarakat rentan dan pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
JWI tidak ingin hanya berhenti pada keberadaan anggaran di atas kertas.
Pertanyaan publiknya adalah:
Berapa anggarannya?
Siapa yang menjadi penerima manfaat?
Bagaimana mekanisme pengajuannya?
Apakah masyarakat Kabupaten Sukabumi yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses program tersebut?
Berapa anggaran yang sudah direalisasikan dan berapa yang masih tersisa?
