Lutfi Yahya juga menegaskan bahwa, seluruh persoalan tersebut akan ditempatkan dalam kerangka kontrol sosial, tabayyun, transparansi dan asas praduga tak bersalah.
Apabila terdapat persoalan administrasi maupun kendala teknis, JWI berharap, pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, apabila program dan anggaran tersebut memang telah berjalan sesuai ketentuan, pemerintah juga mempunyai ruang untuk menjelaskan dan menunjukkan datanya kepada publik. Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa ketika mereka sakit, tidak mampu, dan berada dalam kondisi sulit, pemerintah benar-benar hadir memberikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
“JWI Sukabumi Raya akan terus melakukan pemantauan dan meminta keterbukaan pemerintah terkait persoalan tersebut,” pungkasnya. (Agus Teguh).
