JWI juga akan mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan program dan anggaran kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
*Transparansi Anggaran Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat*
Bagi JWI, ukuran keberhasilan sebuah program pemerintah bukan hanya terlihat dari besarnya anggaran yang tercantum dalam APBD, tetapi juga dari seberapa jauh anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
JWI meminta pemerintah membuka informasi mengenai program, pagu anggaran, mekanisme pengajuan, persyaratan, penerima manfaat dan realisasi penggunaan anggaran tersebut.
“Jangan sampai masyarakat mengetahui ada program bantuan kesehatan setelah program itu selesai. Masyarakat yang sedang membutuhkan harus mengetahui ke mana harus mengadu dan bagaimana mekanisme memperoleh bantuan sesuai aturan,” imbuhnya.
