JWI menilai, rumah sakit pada prinsipnya merupakan penyedia pelayanan kesehatan. Sementara pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu, memperoleh akses perlindungan sosial dan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau pelayanan rumah sakit sudah berjalan dengan baik, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan solusi kepada warganya yang sakit, tidak mampu dan tidak seluruh biaya pengobatannya dapat ditanggung BPJS?,” demikian poin yang menjadi perhatian JWI Sukabumi Raya.
*JWI Soroti Anggaran Kesehatan dalam APBD Jawa Barat*
Selain mempertanyakan langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, JWI juga akan melakukan penelusuran terhadap kebijakan dan penganggaran kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
