Oleh Bagus Sudarmanto
JAKARTA || Bedanews.com -Tahun 2026 menjadi titik nadir sekaligus ujian sesungguhnya bagi jurnalisme Indonesia. Setelah melewati krisis ekonomi dan disrupsi teknologi sepanjang 2025, kini pers dihadapkan pada pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang membawa sederet pasal problematik. Di tengah peringkat kebebasan pers yang merosot ke posisi 127 dunia, ancaman nyata bukan lagi sekadar kekerasan fisik, melainkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melahirkan chilling effect atau efek gentar bagi para pemburu berita.
Kehadiran pasal-pasal terkait penghinaan kekuasaan, ketertiban umum dan moralitas dalam KUHP baru dipandang sebagai “mekanisme pembatas wacana”.
Bagi jurnalis, pilihannya menjadi sangat pahit: tetap kritis dengan risiko proses pidana yang melelahkan, atau memilih diam demi keamanan.
