Situasi ini diperparah dengan kondisi internal redaksi yang rapuh akibat efisiensi ekonomi dan perampingan karyawan. Saat independensi redaksi melemah, hukum pidana yang multitafsir kian mempersempit ruang gerak jurnalisme sebagai pengawas kekuasaan.
Di sisi lain, teknologi kecerdasan buatan (AI) hadir dengan wajah ganda. Ia menawarkan efisiensi, namun tanpa transparansi etika, AI justru bisa mempercepat runtuhnya kepercayaan publik. Padahal, kepercayaan adalah satu-satunya modal yang tersisa bagi pers untuk bertahan.
Berkaca pada negara dengan tradisi kebebasan pers kuat seperti Norwegia atau Belanda, jaminan hukum yang tegas tetap menjadi fondasi utama, bahkan ketika industri media dihantam badai ekonomi.
Menjelang Hari Pers Nasional 2026, jurnalisme Indonesia memerlukan arah yang jelas. Ada tiga agenda mendesak: perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik yang sah, keberanian redaksional untuk tetap berpihak pada kepentingan publik dan penerapan etika teknologi yang bertanggung jawab.
