Upaya ini jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran daripada menurun-naikkan subsidi BBM sebagai tindakan tidak mau berkeringat yang terus berulang dari pemerintahan dulu hingga pemerintahan sekarang, bisa saja ini menjadi “turun-menurun” ke pemerintahan selanjutnya.
Untuk menjaga harga BBM sesuai mekanisme pasar, pemerintah sebagai representasi negara melalui aparat hukum menegakkan aturan dan mengawasi secara ketat jika ada aktor yang “bermain-main” menjual BBM di atas harga mekanisme pasar di suatu wilayah geografis tertentu di tanah air.
Dengan skema menghapus subsidi maka tugas Pertamina jauh lebih ringan dan mudah sehingga jumlah unit kerja dan karyawan di Pertamina dapat dikurangi secara signifikan. Sekaligus juga dilakukan evaluasi gaji, tunjangan, dan fasilitas seluruh pekerja di Pertamina apapun jabatan/statusnya. Setarakan saja pengasilan mereka dengan ASN/PNS di kementerian Sosial, misalnya. Konsekuesi positifnya, hampir bisa dipastikan dapat meningkatkan efisiesi biaya dari internal Pertamina.
