Bandung, BEDAnews
Estetika kota Bandung saat ini cukup terganggu dengan banyaknya kabel-kabel yang berseliweran. Kesemrawutan instalasi kabel-kabel di udara yang sudah bertumpuk, sudah sangat mengkhawatirkan serta sudah sangat menggangu estetika kota. Untuk itu diperlukan penataan yang lebih baik dan terorganisir
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Bulgan Alamin, dalam paparannya mengenai Fiber Optic dihadapan Walikota Bandung Dada Rosada dan sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Rabu (13/3), menyebutkan setelah di kalkulasi, Pemkot Bandung membutuhkan anggaran sekitar Rp. 45 miliar, untuk memindahkan lintangan kabel menjadi instalasi bawah tanah.
“Banyaknya kabel di udara saat ini, memang mengganggu. Di pengaduan publik banyak juga disebutkan, kabel-kabel terlalu banyak menumpuk malang melintang sehingga tidak indah,” ujarnya.
Menurut Bulgan, sumber dana yang diandalkan utuk menjadikan lintangan kabel menjadi instalasi bawah tanah itu, tidak hanya dari APBD Kota Bandung tetapi dengan cara bridging atau dengan jalan meminjam dari BUMD.
“Jumlah anggaran yang Rp. 45 miliar itu bisa bridging, karena kalau dibawah tanah investasinya hanya sekali bayar sewa, kalau sekarang PLN dan Telkom menggali dan bayar sendiri. Untuk awal, kita bisa pinjam dulu ke BUMD, nanti kita bisa sewakan ductingnya dalam satu galian. Nah nantinya hasil dari sewa itu yang digunakan untuk membayar pinjaman tadi,” papar Bulgan.
Lebih jauh Kadiskominfo juga mengatakan bahwa pengadaan kabel-kabel di bawah tanah ini sebenarnya dinilai sudah sangat signifikan terkait kebutuhan layanan telekomunikasi yang meningkat di masyarakat akhir-akhir ini apalagi mengingat di Kota Bandung penggunaan layanan internet dan layanan penyedia jasa komunikasi sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat.
Sehingga lanjutnya, diharapkan secepat mungkin direalisasikan apalagi Pemkot Bandung telah menerima banyak pengajuan penambahan kabel di berbagai titik dari perusahaan. Namun, karena sudah semerawut, pengajuan tersebut belum bisa diberikan izin.
“Targetnya sesegera mungkin dapat di proses, karena program nasional juga sudah mulai mengarah ke sana. Apalagi sekarang layanan broadband memang banyak dikeluhkan seperti telepon putus-putus, atau ponsel lambat, nah dengan memperbanyak kabel Fiber optic di bawah tanah, diharapkan bisa membantu layanan audio visual dan data,” ujarnya.
Sementara berkenaan dengan payung hokum, Kadiskominfo juga menerangkan bahwa sebenarnya sudah banyak perusahaan yang mendesak ingin menggali di sepanjang Jalan Dago, Setiabudi, Arcamanik, dan titik lainnya, tetapi Pemkot belum memiliki payung hukum yang mengatur galian bagi kabel tersebut, sehingga nantinya akan dibuat sebuah payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tentang Rencana Pengembangan Jaringan Micro Cell dan Macro Cell.
Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bandung Dada Rosada mengatakan bahwa masih banyak pihak pemkot yang berkepentingan dan perlu dilibatkan dalam rencana. Dada juga berharap pihak-pihak lain yang terkait segera dapat melakukan koordinasi dengan pihak Pemkot.
“Diskominfo sudah rapat dengan Kementerian Kominfo, DBMP, BPPT, Bappeda, dan Distarcip, tetapi harus juga dilibatkan Dishub, Diskamtam, Bagian Hukum, dan perwakilan camat, dan nanti produknya berupa Perwal, yang selain menampung aspirasi seluruh satuan kinerja perangkat daerah (SKPD), harus dilibatkan juga pemilik aset tanah yang akan digali,” papar walikota.
Berkaitan dengan pelaksanaan rencana ini Dada juga tak memungkiri pasti akan terjadi gangguan pada saat proses penggalian jalan dimulai. “Pelaksanaan penggaliannya, ya pasti mengganggu tapi kalau sudah selesai nantinya juga akan dinikmati oleh semua. Jangankan begitu, kalau jalan rusak diperbaiki juga mengganggu kok tetapi kalau sudah selesai kan dinikmati juga oleh semuanya,” pungkas Dada. (BD)
