HeadlinePolitik

Jabar Ngutang Rp. 4 Triliun Untuk APBD

Bandung, BEDAnews.com – Mulai APBD perubahan tahun 2020 akan ada nomenklatur baru dalam APBD Provinsi Jawa Barat, yakni akan adanya nomenklatur pinjaman daerah sebesar Rp 4 triliun dari PT Sarana Multi Infra Struktur (PT SMI) Jakarta, sebuah perusahaan plat merah yang dikelola Kementerian Keuangan Oleh Pemprov Jabar.

Dana sebesar Rp. 4 Triliun tersebut digunakan Pemprov Jabar dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sudah mendapat rekomendasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI.

Anggota Bangar DPRD Jabar Drs. H. Daddy Rohanadi, saat ditemui di DPRD Jabar, Senin (7/9/2020) membenarkan hal tersebut.  

Daddy  menjadi salah satu perwakilan Badan Anggaran DPRD Jabar yang bertemu Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad di Jakarta, Senin (31/8/2020).

“Total pinjaman Rp 4 triliun. Adapun rinciannya: Rp.1,9 triliun untuk di APBD Perubahan tahun 2020 dan sebesar Rp 2,1 triliun untuk APBD Murni tahun 2021, dengan Interest ratenya (suku bunga) nol (0) persen dan tenor (jangka waktu), 10 tahun,” ujar Daddy.

Baca Juga  Usulan Kenaikan BPMU Jadi Salah Satu Bahasan Raker Bangar DPRD Jabar

Atas pinjaman tersebut, Pemprov Jabar dikenakan biaya provisi 1% (= Rp 40 miliar). Sedangkan biaya administrasi sebesar 0,815% (= Rp 7,4 miliar).

Hanya satu hal Dady menyebut. Pemprov Jabar mendapat pinjaman dana PEN sebesar Rp 4 triliun dengan tenor 10 tahun. Sedangkan masa kepemimpinan Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jabar tinggal 4 tahun lagi.

“Kita sudah dengar beliau ingin ke atas (nyapres 2024). Kalau dia naik, berarti Gubernur dan DPRD Jabar berikutnya beserta seluruh masyarajat Jabar dapat warisan utang yang harus dilunasi dan menjadi beban APBD Jabar,” ungkapnya.

Program pemulihan ekonomi nasional lewat PT SMI sendiri dipayungi PP No. 43 tahun 2020. Program dan kegiatannya diharapkan yang menunjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Itu sesuai dengan namanya. Namun, pilihannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing wilayah.

“Ini bakal jadi nomenklatur baru dalam struktur APBD Provinsi Jawa Barat selama 10 tahun ke depan. Selain ‘Pinjaman Daerah’, akan ada ‘Pengembalian Pinjaman Daerah’. Semoga semua membawa manfaat untuk seluruh masyarakat dan menaikkan kembali Indeks Pembangunan Manusia, khususnya Laju Pertumbuhan Ekonomi yang terpuruk akibat Covid-19,” pungkasnya. @

Baca Juga  Terminal Tipe B Di Jabar Harus Optimal
Tags
Back to top button
Close
Close