Oleh: Mayjen TNI (P) Fulad (Penasihat Militer Utusan Militer di PBB 2017-2019)
JAKARTA || Bedanews.com –
*PENDAHULUAN*
Pada tulisan opini sebelumnya, kita telah membicarakan sebuah rangkaian persoalan yang tidak boleh dipandang secara terpisah: dugaan penyadapan, sistem LIMS, perangkat USB, dokumen yang berpindah tangan, kurir dari Jakarta ke Solo, hingga kemungkinan adanya jejaring kepentingan yang bekerja di balik struktur formal negara.
Kita telah membicarakan bagaimana informasi dikumpulkan, bagaimana informasi dipindahkan, dan bagaimana informasi berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Kini, kita harus masuk lebih dalam. Ada satu pertanyaan mendasar yang harus dijawab:
Apa sebenarnya yang bocor dari dalam negara kita, siapa yang berpotensi memperoleh manfaat, dan seberapa besar ancamannya terhadap kedaulatan Republik Indonesia?
Dalam dunia intelijen, informasi bukan sekadar kumpulan data. Informasi adalah kekuatan strategis. Ia dapat menentukan arah kebijakan, memengaruhi keputusan politik, mengubah perhitungan ekonomi, membuka kerentanan pertahanan, bahkan mengancam keselamatan seorang pemimpin.
Negara yang kehilangan kendali atas informasi strategisnya berisiko kehilangan sebagian kemampuan untuk mengambil keputusan secara merdeka.
Karena itu, apabila dugaan kebocoran informasi yang berkembang saat ini terbukti benar, persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan perangkat teknologi semata. Kita sedang berhadapan dengan kemungkinan ancaman terhadap keamanan nasional.
Berdasarkan berbagai informasi dan dugaan yang berkembang, terdapat enam kategori informasi strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Keenamnya harus diuji melalui penyelidikan, pemeriksaan forensik digital, dan pembuktian hukum.
Saya ingin mengajak masyarakat melihat persoalan ini bukan semata-mata dari sudut politik, melainkan dari perspektif intelijen, pertahanan, ekonomi, dan ketahanan nasional.
*KETIKA KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA DIKETAHUI SEBELUM WAKTUNYA*
Bayangkan pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan perpajakan baru, mekanisme ekspor satu pintu, pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), penertiban lahan pertambangan ilegal, hingga berbagai kebijakan strategis yang menyangkut pengelolaan sumber daya nasional.
Namun, sebelum diumumkan secara resmi, informasi tersebut diduga telah diketahui pihak-pihak tertentu.
Apa akibatnya?
Mereka yang memperoleh informasi lebih awal dapat menyusun strategi, mengubah posisi investasi, memindahkan aset, melakukan penyesuaian transaksi, bahkan mengambil keuntungan sebelum kebijakan berlaku.
Inilah yang dalam perspektif keamanan ekonomi menjadi persoalan serius: ketimpangan akses terhadap informasi strategis.
Pemerintah mungkin masih memegang kewenangan formal untuk menetapkan kebijakan. Namun, apabila pihak tertentu sudah mengetahui arah kebijakan sebelum waktunya, keunggulan strategis negara dapat tergerus.
Negara menjadi reaktif, sementara pihak yang memiliki akses informasi ilegal berpotensi bergerak lebih dahulu.
Kita harus memahami bahwa kedaulatan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menguasai sumber daya alam dan mengatur perdagangan. Kedaulatan ekonomi juga ditentukan oleh kemampuan negara menjaga kerahasiaan proses pengambilan keputusan strategis.
Jangan sampai pemerintah baru menyusun kebijakan, sementara pihak yang hendak diatur sudah lebih dahulu mengetahui cara menghindarinya.
*KETIKA KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEJABAT STRATEGIS DAPAT DIPETAKAN*
Informasi mengenai rencana reshuffle kabinet, calon pejabat strategis, pergantian pimpinan lembaga, hingga evaluasi kinerja pembantu Presiden merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang sensitif.
Apabila informasi tersebut bocor sebelum keputusan resmi ditetapkan, dampaknya dapat melampaui persoalan politik biasa.
Lobi kepentingan dapat bergerak lebih awal. Kandidat tertentu dapat dijegal melalui pembentukan opini. Kelompok yang memiliki kepentingan dapat membangun tekanan sebelum Presiden mengambil keputusan.
Di sinilah letak bahayanya.
Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menentukan siapa yang dipercaya membantu menjalankan pemerintahan. Kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan tekanan kelompok atau permainan informasi.
Seorang kepala negara harus memiliki kebebasan mengambil keputusan tanpa intimidasi, manipulasi, ataupun intervensi yang tidak sah.
Presiden boleh menerima kritik dan masukan dari siapa pun, tetapi keputusan kenegaraan tidak boleh dikendalikan oleh pihak yang bermain di balik layar.
Jika informasi mengenai proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan Presiden, persoalannya sudah menyentuh kewibawaan dan efektivitas pemerintahan.
*KETIKA PETA KEPERCAYAAN PRESIDEN MENJADI OBJEK INTELIJEN*
Dalam dunia intelijen, mengetahui siapa yang dipercaya oleh seorang pemimpin sering kali sama pentingnya dengan mengetahui kebijakan yang sedang dipersiapkannya.
Siapa yang paling sering berkomunikasi dengan Presiden? Siapa yang menjadi tempat meminta pertimbangan? Siapa yang memiliki akses langsung? Siapa yang mulai kehilangan kepercayaan?
Apabila pola komunikasi dan relasi tersebut dikumpulkan tanpa hak, kemudian dianalisis dan dimanfaatkan pihak tertentu, informasi itu dapat menjadi instrumen penetrasi terhadap pusat pengambilan keputusan.
Risikonya sangat serius.
Informasi mengenai hubungan personal dan profesional dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik kerentanan, memperbesar perbedaan pandangan, atau membangun kecurigaan di antara pejabat yang seharusnya bekerja sebagai satu kesatuan pemerintahan.
Dalam perspektif kontraintelijen, kondisi semacam ini harus diwaspadai sebagai kemungkinan eksploitasi kerentanan internal.
Musuh tidak selalu harus menyerang dari luar. Terkadang, yang lebih berbahaya adalah ketika kepercayaan di dalam sebuah institusi dirusak secara sistematis.
Bayangkan jika Presiden mulai meragukan orang-orang yang selama ini dipercaya, para pembantu Presiden saling mencurigai, dan setiap komunikasi dianggap mengandung kepentingan tersembunyi.
Pemerintahan akan kehilangan energi untuk bekerja karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi kecurigaan internal.
Namun, kita juga harus berhati-hati. Perbedaan pendapat di dalam pemerintahan bukan otomatis sebuah operasi infiltrasi. Yang harus diungkap adalah apakah terdapat tindakan ilegal yang sengaja memanfaatkan informasi untuk merusak kepercayaan dan stabilitas pemerintahan.
Keamanan lingkar dalam Presiden bukan sekadar urusan protokoler. Ia merupakan bagian dari keamanan pusat pengambilan keputusan negara.
*KETIKA TARGET PENEGAKAN HUKUM DIKETAHUI SEBELUM TINDAKAN DILAKSANAKAN*
Ini menyangkut langsung kepentingan ekonomi nasional dan kewibawaan hukum.
Apabila daftar sasaran pemeriksaan pajak, penertiban pertambangan ilegal, penyitaan lahan, atau penelusuran aset bocor sebelum tindakan hukum dilaksanakan, pihak yang menjadi sasaran dapat memperoleh kesempatan untuk memindahkan, menyamarkan, atau menghilangkan aset.
Akibatnya, upaya negara untuk memulihkan kerugian, menegakkan hukum, dan mengembalikan kekayaan negara dapat terhambat.
Kita harus memahami bahwa sumber daya alam Indonesia bukan milik segelintir orang. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, apabila terbukti ada pihak yang sengaja membocorkan informasi penegakan hukum untuk melindungi kepentingan ekonomi tertentu, perbuatan tersebut harus diusut secara serius.
Penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang yang pertama kali mengakses atau menyebarkan informasi.
Harus ditelusuri pula siapa penerimanya, siapa yang mengendalikan pemanfaatannya, apakah ada aliran keuntungan, dan apakah terdapat hubungan dengan pihak-pihak yang sedang menjadi sasaran penegakan hukum.
Negara tidak boleh kalah cepat dari mereka yang hendak ditertibkannya.
*KETIKA PERGERAKAN PRESIDEN DAN PEJABAT STRATEGIS BERISIKO TERPANTAU*
Inilah kategori yang paling sensitif karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesinambungan pemerintahan.
Informasi mengenai jadwal, lokasi, pola pergerakan, komunikasi, dan aktivitas Presiden maupun pejabat strategis merupakan informasi pengamanan yang harus dilindungi secara ketat.
Apabila informasi tersebut diperoleh melalui akses yang tidak sah, kemudian dimanfaatkan untuk memetakan pola pergerakan dan kerentanan pengamanan, risikonya dapat berkembang menjadi ancaman fisik.
Kita harus membedakan antara pengolahan data komunikasi yang sah dan akses ilegal yang melanggar hukum. Dugaan penggunaan data BTS, perangkat komunikasi, atau informasi dari lingkungan pengamanan untuk melacak seseorang harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan forensik digital.
Namun, jangan pernah meremehkan kemungkinan risikonya.
Dalam perspektif pertahanan, keamanan seorang kepala negara bukan hanya persoalan pribadi Presiden. Ia berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan, stabilitas nasional, dan kewibawaan negara.
Apabila informasi pergerakan Presiden dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, negara harus memperlakukannya sebagai insiden keamanan dengan tingkat keseriusan tertinggi.
Di sinilah kita melihat perubahan karakter ancaman: dari pencurian informasi menuju kemungkinan eksploitasi informasi untuk mengganggu keamanan fisik.
Karena itu, pengamanan Presiden harus mencakup bukan hanya perlindungan fisik, melainkan juga perlindungan komunikasi, pengendalian akses informasi, keamanan perangkat, dan evaluasi terhadap seluruh rantai pengamanan.
Melindungi Presiden berarti melindungi kesinambungan pemerintahan dan stabilitas Republik.
*KETIKA RETAKAN INTERNAL PEMERINTAHAN DIJADIKAN SENJATA*
Tidak ada pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari perbedaan pendapat.
Perbedaan pandangan antarmenteri, kritik internal, evaluasi kinerja, bahkan ketegangan dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang wajar.
Namun, persoalannya berubah ketika komunikasi internal yang bersifat rahasia diperoleh tanpa hak, direkam, dipotong dari konteksnya, kemudian disebarluaskan untuk membentuk persepsi dan memperuncing konflik.
Informasi privat dapat berubah menjadi senjata politik.
Sebuah percakapan dapat dipotong. Sebuah pernyataan dapat dilepaskan dari konteks. Sebuah perbedaan pendapat dapat dipelintir menjadi seolah-olah pertentangan terbuka.
Jika dilakukan secara sistematis, praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan, melemahkan koordinasi, dan mengganggu efektivitas pemerintahan.
Dalam kajian perang informasi atau information warfare, manipulasi informasi dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi persepsi, memperdalam polarisasi, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi.
Namun, sekali lagi, perbedaan pendapat bukan kejahatan. Kritik bukan makar. Yang harus diperiksa adalah kemungkinan adanya tindakan ilegal yang sengaja memanfaatkan komunikasi privat untuk mengganggu stabilitas negara.
Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan tanpa perbedaan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa, konstitusional, dan bertanggung jawab.
Jangan biarkan perbedaan internal yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru berubah menjadi pintu masuk bagi pihak yang ingin melemahkan negara.
*NEGARA HARUS BERTINDAK: LIMA AGENDA STRATEGIS PENYELAMATAN KEDAULATAN*
Setelah melihat enam kategori kerentanan tersebut, saya tidak ingin berhenti pada kritik dan peringatan.
Sebagai seorang prajurit yang pernah mengabdi puluhan tahun kepada negara, saya percaya bahwa kritik harus disertai solusi. Negara tidak cukup hanya mengetahui ancaman. Negara harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mencegah, menghadapi, dan memulihkan diri dari ancaman tersebut.
Menurut saya, terdapat lima agenda strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
*Pertama,*?memperkuat kerangka hukum kontraintelijen dan perlindungan informasi strategis negara.
Indonesia membutuhkan penguatan kerangka hukum yang mampu menjawab perkembangan spionase modern, pencurian data, infiltrasi digital, sabotase sistem, dan penyalahgunaan akses terhadap informasi negara.
Kita sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang mengatur kerahasiaan intelijen dan larangan membocorkannya.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata membuat undang-undang baru, melainkan mengevaluasi kecukupan regulasi yang ada, memperkuat implementasinya, serta menutup celah hukum yang belum mampu menjawab perkembangan ancaman teknologi.
Penegakan hukum harus tegas, proporsional, dan berdasarkan pembuktian. Perlindungan rahasia negara tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak konstitusional masyarakat.
*Kedua,* melaksanakan audit keamanan dan integritas pada seluruh jabatan strategis negara.
Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang memiliki akses terhadap informasi strategis.
Audit meliputi rekam jejak integritas, kompetensi, konflik kepentingan, kepatuhan terhadap protokol keamanan, serta kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.
Pemeriksaan tidak boleh didasarkan pada asal-usul pengangkatan, kedekatan politik, atau periode pemerintahan ketika seseorang mulai menjabat.
Yang harus diperiksa adalah integritas, profesionalitas, dan tanggung jawabnya kepada negara.
Dalam konteks ini, prinsip need to know dan compartmentalization harus diterapkan secara konsisten. Tidak setiap pejabat harus mengetahui seluruh informasi. Setiap orang hanya boleh mengakses informasi sesuai kebutuhan tugas dan kewenangannya.
Loyalitas seorang pejabat harus diberikan kepada negara, konstitusi, dan kepentingan rakyat, bukan kepada patron politik, kelompok, atau kepentingan pribadi.
*Ketiga,* membangun sistem komunikasi strategis negara yang aman dan berdaulat.
Presiden, kementerian strategis, TNI, Polri, dan lembaga intelijen harus memiliki standar keamanan komunikasi yang terintegrasi.
Negara perlu memperkuat enkripsi, autentikasi berlapis, pengelolaan hak akses, audit sistem, keamanan perangkat, serta pengembangan teknologi persandian dalam negeri.
Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada teknologi yang kerentanan dan penguasaannya tidak sepenuhnya kita pahami.
Namun, membangun sistem sendiri bukan berarti menutup diri dari kerja sama teknologi internasional. Yang terpenting adalah negara memiliki kendali, kemampuan audit, standar keamanan, dan penguasaan atas sistem yang digunakan untuk melindungi kepentingan nasional.
Kedaulatan digital harus menjadi bagian dari kedaulatan nasional.
*Keempat,* memperkuat koordinasi intelijen dan kontraintelijen nasional.
Ancaman modern tidak selalu datang melalui pergerakan pasukan atau senjata konvensional.
Ia dapat hadir melalui pencurian data, infiltrasi sistem, manipulasi informasi, eksploitasi kelemahan institusi, hingga operasi pengaruh yang menyasar kepercayaan masyarakat.
Karena itu, BIN, BSSN, TNI, Polri, dan lembaga terkait harus memperkuat koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Setiap indikasi kebocoran harus ditindaklanjuti melalui audit forensik digital, penelusuran rantai akses, identifikasi penerima informasi, pemetaan kerugian, serta pengungkapan pihak yang memperoleh manfaat.
Penyelidikan harus menjawab empat pertanyaan mendasar: siapa yang mengakses, siapa yang memindahkan, siapa yang menerima, dan siapa yang mengendalikan pemanfaatan informasi tersebut.
Jangan berhenti pada pelaku lapangan apabila bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain.
Namun, setiap tindakan harus tetap berada dalam koridor hukum dan pengawasan yang sah. Kewenangan intelijen yang kuat harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas.
*Kelima,* membangun ketahanan informasi nasional tanpa mengorbankan demokrasi.
Negara harus mampu melawan disinformasi, manipulasi opini, dan operasi propaganda.
Namun, jangan sampai alasan keamanan nasional justru digunakan untuk membatasi kritik yang sah, membungkam pers, atau mengendalikan masyarakat secara berlebihan.
Kritik terhadap pemerintah adalah bagian dari demokrasi. Membocorkan rahasia negara secara ilegal adalah persoalan hukum yang berbeda.
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Negara harus membangun mekanisme komunikasi krisis yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Setiap informasi yang berpotensi mengganggu stabilitas harus dijawab dengan fakta, bukan propaganda tandingan.
Kita harus belajar bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui kecerdasan masyarakat, kepercayaan publik, dan integritas institusi.
Negara yang kuat bukan negara yang takut terhadap kritik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membedakan kritik dengan sabotase, kebebasan berpendapat dengan manipulasi, serta perbedaan politik dengan ancaman nyata terhadap kedaulatan.
*PENUTUP*
Ada satu pelajaran penting dari seluruh rangkaian persoalan ini.
Dalam sejarah pertahanan dan intelijen, sebuah negara tidak selalu dilemahkan melalui serangan terbuka. Terkadang, pelemahan justru dimulai ketika informasi strategisnya tidak lagi berada dalam kendali yang semestinya.
Ketika kebijakan ekonomi dapat diketahui sebelum waktunya, ketika proses pengambilan keputusan dapat dipetakan, ketika keamanan pejabat strategis terancam, dan ketika konflik internal dapat dieksploitasi, negara sedang menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar kebocoran dokumen.
Inilah yang harus kita waspadai.
Saya ingin mengingatkan bahwa membela negara tidak berarti membenarkan seluruh tindakan pemerintah. Seorang warga negara tetap memiliki hak untuk mengkritik. Seorang prajurit purnawirawan tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan peringatan apabila melihat adanya kerentanan yang berpotensi mengancam kepentingan nasional.
Saya pernah mengabdi dalam lingkungan diplomasi dan keamanan internasional sebagai Penasihat Militer Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 2017โ2019. Pengalaman itu mengajarkan kepada saya bahwa kedaulatan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan menjaga informasi, mengelola kepentingan strategis, dan mempertahankan kepercayaan terhadap institusi negara.
Karena itu, kepada pemerintah, saya ingin menyampaikan pesan yang tegas.
Jangan hanya mencari siapa yang membocorkan informasi. Telusuri siapa yang mengumpulkan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima, dan siapa yang memperoleh keuntungan.
Apabila terdapat bukti adanya jaringan yang bekerja secara sistematis, ungkap sampai ke akar persoalannya melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Namun, tidak boleh pula ada orang yang dihukum oleh opini sebelum kesalahannya dibuktikan di pengadilan.
Kepada Presiden Prabowo Subianto, pesan saya sederhana: lindungi negara dengan memperkuat institusi, bukan dengan membangun ketakutan. Pastikan seluruh aparat bekerja berdasarkan konstitusi, profesionalitas, dan kepentingan nasional.
Kita boleh berbeda pandangan dengan pemerintah. Kita boleh mengkritik Presiden, bahkan menyampaikan kritik yang keras sekalipun. Tetapi kita tidak boleh membiarkan kepentingan asing, jaringan kejahatan, ataupun kelompok yang mengutamakan kepentingan sendiri menguasai informasi strategis dan melemahkan kedaulatan Republik Indonesia.
Sebab, pada akhirnya, yang harus kita selamatkan bukan hanya seorang Presiden.
Yang harus kita selamatkan adalah kewibawaan institusi negara, kemerdekaan pengambilan keputusan, keselamatan rakyat, kekayaan nasional, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kita boleh berbeda dalam politik, tetapi tidak boleh berbeda dalam menjaga Indonesia.
Kita satu saudara. Kita satu Indonesia.
HIDUP INDONESIA. HIDUP KONSTITUSI. JAGA KEDAULATAN NEGARA. TEGAKKAN HUKUM. SELAMATKAN REPUBLIK.
*Jakarta , November 2026*













