KAB. BANDUNG || bedanews.com — Melalui telepon selular, Minggu 22 November 2026, Ketua DPD Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jawa Barat, Jhony S Pane BAE, mempertanyakan rehab Gedung DPRD Kabupaten Bandung, beberapa bulan lalu.
Padahal ruangan-ruangan di Gedung DPRD masih layak pakai, bahkan sampai beberapa tahun kedepan pun masih bisa dipergunakan. “Apa ini tidak termasuk dalam penghamburan anggaran,” katanya.
Ini merupakan kewajaran bagi masyarakat untuk mempertanyakan permasalahan tersebut, berikut besaran anggaran yang disediakan untuk melaksankan rehab tersebut. Sebagai bentuk Keterbukaan informasi publik di Indonesia yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 yang menjamin hak setiap orang untuk mengakses informasi publik secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana.












