Oleh: M.R. Mualimin
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Sebagai mahasiswa program doktoral di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya beberapa kali duduk di ruang yang sama dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menyimak ketajaman analisis konseptualnya. Di luar kampus, saya juga membersamainya dalam sejumlah agenda reaktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dari perjumpaan itu, saya melihat satu sisi yang kerap luput dari sorotan politik: kerja pembinaan ideologi tidak selalu berwujud proyek fisik yang mudah diukur dalam hitungan sesaat. Karena itu, ketika seorang anggota DPR RI Komisi XIII melontarkan kritik bahwa tujuh tahun BPIP hanya berhenti pada bicara normatif, pernyataan tersebut patut diuji secara jernih—termasuk lewat kacamata tata kelola kelembagaan dan pembagian kewenangan negara.













