• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Menakar Kritik Tujuh Tahun BPIP: Kounter terhadap Pernyataan Anggota DPR RI Komisi XIII

Menakar Kritik Tujuh Tahun BPIP: Kounter terhadap Pernyataan Anggota DPR RI Komisi XIII

kris by kris
22 November 2026
in Ragam
0
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

 

Dalam arsitektur ketatanegaraan dan administrasi publik, membedakan fungsi pembinaan nilai dengan kewenangan eksekutif sektoral adalah kunci membaca kinerja sebuah lembaga. Max Weber dalam Economy and Society (Berkeley: University of California Press, 1978, hlm. 226) menegaskan bahwa organisasi modern bekerja melalui pembagian yurisdiksi dan batas wewenang yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Sejalan dengan itu, Karl Mannheim dalam Ideology and Utopia (London: Routledge & Kegan Paul, 1936, hlm. 198) mengingatkan bahwa transformasi kesadaran nilai kolektif berlangsung berlapis dan tidak bisa dipaksakan selesai melalui satu instrumen tunggal dalam waktu singkat.

 

Di lapangan, saya menyaksikan sendiri bagaimana nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah sering kali dirawat melalui dialog-dialog komunitas, penguatan kapasitas tokoh lokal, serta pendampingan lintas kelompok yang tidak selalu riuh di pemberitaan. Suatu sore di balai desa, saya melihat warga dari latar belakang berbeda duduk melingkar bersama tokoh adat, pemuka agama, dan pemuda karang taruna sambil menyeruput kopi. Awalnya ada sekat kecanggungan karena perbedaan pandangan soal pengelolaan ruang bersama dan kegiatan warga, namun obrolan yang dibimbing secara terbuka perlahan menggeser sikap saling curiga menjadi kesepahaman. Seorang tokoh masyarakat setempat bercerita pelan bahwa bagi warga, nilai Pancasila baru terasa hidup ketika duduk sama rendah dan menyelesaikan urusan kampung lewat musyawarah, bukan sekadar hapalan sila di atas kertas.

BeritaTerkait

Liga Sepaktakraw Indonesia 2026 Hadir dengan Format 4 Grup Putra dan Putri

22 November 2026

Bukan Sekadar Organisasi Advokat, Rendy Kailimang Ingin PERADI SAI Jaksel Jadi Rumah Bersama

22 November 2026
Page 2 of 4
Prev1234Next
Previous Post

Razia Narkoba di Rumah Kos Kota Cirebon, Dua Penghuni Positif Sabu

Next Post

Bedah Dampak UUD Perubahan 2002, Presidium Kontitusi Siapkan Kongres Bangsa Indonesia

Related Posts

Ragam

Liga Sepaktakraw Indonesia 2026 Hadir dengan Format 4 Grup Putra dan Putri

22 November 2026
Ragam

Bukan Sekadar Organisasi Advokat, Rendy Kailimang Ingin PERADI SAI Jaksel Jadi Rumah Bersama

22 November 2026
Ragam

Sorotan Dinda Ghania, Daniel Mutaqin Ingatkan Warganet Bijak Mengkritik

21 November 2026
Ragam

Serahkan Formulir Pendaftaran Calon Ketua PSSI DKI, Prasetyo Edi Marsudi Jadi Calon Tunggal

21 November 2026
Ragam

Perundungan Putri Dasco di Medsos, Muslim Arbi: Diduga Bagian Operasi Politik Hitam Geng Solo

21 November 2026
Ragam

Anak Dasco Di-bully? Perundungan terhadap Anak Biadab, KemenPPPA, KPAI dan Komnas Perlindungan Anak, Harus Bertindak!

21 November 2026
Next Post
FOTO BERSAMA-Para tokoh Presidium Konstitusi pada Pra Kongres Bangsa Indonesia yang digelar di Universitas Nasional (UNAS), Sabtu (21 November 2026), foto bersama saat acara. (Foto: Dok. UNAS).

Bedah Dampak UUD Perubahan 2002, Presidium Kontitusi Siapkan Kongres Bangsa Indonesia

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021