dengan membawa cita-cita bangsa.
Sebaliknya, jika selalu mendapat informasi yang menyesatkan dari orang-orang sekitarnya, Jokowi tidak
hanya sekadar melanggar konstitusi, tapi juga bisa diarahkan membawa kepentingan pihak lain yang sesungguhnya tidak ingin Indonesia maju. Dengan label demi pemberantas korupsi, bisa saja kepentingan asing masuk dan menyelusup dari orang-orang di sekitar Jokowi.
Pembentukan Tim 9 untuk menyelesaikan kisruh KPK-Polri adalah salah satu contoh yang menyesatkan. Sebab tim itu terdiri dari orang-orang yang selama ini nyata-nyata sudah memihak KPK. Sehingga independensi tim itu tidak terjaga. Mereka melihat KPK hanya dengan kacamata kuda bahwa orang-orang di KPK sebagai malaikat. Ironisnya, tim itu tidak melihat DPR sebagai lembaga konstitusi yang harus dihormati, yang keputusannya tidak bisa diabaikan begitu saja, baik oleh masyarakat, apalagi oleh seorang presiden. Melihat berbagai kekisruhan ini IPW mendesak Jokowi bersikap tegas, segera lantik BG sebagai Kapolri agar Polri bisa segera memiliki pemimpin. Sangat naif jika Presiden terus menerus membiarkan institusi sebesar Polri tidak memiliki kepala. (MR)
