Nasional

IPW: 6 Alasan Jokowi Harus Lantik BG

Jakarta, BEDAnews.com

Menurut Neta S Pane, Ketua Presidum Ind Police Watch, ada enam alasan kenapa Presiden Jokowi harus segera melantik BG sebagai Kapolri karena sebentar lagi Presiden akan melakukan lawatan ke luar negeri. Keenam alasan itu adalah; Pertama, Presiden Jokowi harus memperjuangkan secara maksimal calon Kapolri yang sudah diusulkannya ke DPR, sehingga Jokowi tidak menjadi pecundang dan dituduh melecehkan DPR, Polri maupun melecehkan dirinya sendiri. Kedua, Presiden Jokowi jangan mau dan membiarkan dirinya dilecehkan serta dihina, ketika seseorang sudah dijagokannya kemudian di manuver KPK dengan cara dijadikan sebagai tersangka secara mendadak.

Ketiga, Presiden Jokowi harus konsisten dan berpegang teguh pada konstitusi dimana DPR sudah menyetujui BG sebagai Kapolri sehingga pencalonannya sah dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan konstitusi. Keempat, Presiden Jokowi jangan mau membiarkan dirinya diombang-ambingkan opini pihak-pihak tertentu, baik dari dalam istana maupun di luar istana.

Baca Juga  Anies Baswedan Setuju Jakarta Jadi Tuan Rumah HPN 2021

Kelima, Presiden harus patuh hukum, termasuk patuh pada asas praduga tak bersalah. Di dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa calon Kapolri yang ditersangkakan tidak bisa dilantik menjadi Kapolri. Keenam, Presiden harus melihat secara jernih bahwa ada kejanggalan dalam penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK, sehingga warna kriminalisasi dan pembunuhan karakternya sangat kental. Untuk itu, Presiden harus membentuk tim etik yang netral untuk mengusut kejanggalan tersebut, paparnya kepada Wartawan.

Masih menurut Neta, IPW menilai bahwa Jokowi perlu segera melantik BG sebagai Kapolri karena sudah mendapat persetujuan DPR sebagai legitimasi suara rakyat. Untuk itu, Jokowi perlu bersikap tegas. Ini cara ampuh untuk menyelesaikan situasi yang makin semrawut pasca konflik KPK vs Polri. Jika Presiden tidak tegas  sebagai kepala negara dan cenderung terombang ambing dalam opini pihak-pihak tertentu, sama artinya Jokowi abai pada konstitusi dan tidak patuh hukum. Sikap Jokowi yang tidak tegas hanya akan membuat konflik KPK vs Polri akan terus berkepanjangan. Sebaliknya, jika Jokowi tegas segera melantik BG sebagai Kapolri, satu masalah konstitusi selesai sudah. Jika pun nanti dalam proses selanjutnya, BG ternyata terbukti menerima gratifikasi, Presiden punya hak prerogatif untuk mencopot dan menggantinya, pungkasnya. (MR)

Baca Juga  Tindaklanjuti Komitmen Anies Baswedan, Panitia HPN 2021 Koordinasi Dengan Kominfotik

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close
Close