Jakarta, BEDAnews.com
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. KH. Ma’ruf Amin menjelaskan, telah banyak hal melakukan program – program yang bersifat perkhidmatan kepada Umat Islam, kemitraan dengan pemerintah, serta lembaga terkait lainnya. Misalnya di bidang ekonomi yang telah melahirkan ekonomi syariah, dan diharapkan ke depan akan terus berkembang dan menggelinding lebih besar lagi.
“Di bidang pangan MUI juga telah mempelopori sertifikasi halal, sebagai upaya untuk melindungi umat Islam . Karena, umat Islam di negeri yang mayoritas umat Islam,” papar KH. Ma’ruf Amin dalam sambutan acara halal bi halal, beberapa waktu lalu.
Alhamdulillah geraqkan halal sudah diterima antusias oleh umat Islam, dan juga produsen –produsen baik pangan atau obat-obatan. Gerakan ini telah merambah ke sector lain, termasuk makanan dan obat-obatan dan kosmetika, barang gunaan. “Mengingat saat ini, kesadaran umat Islam dan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan halal telah menjadi trend, bukan saja di tanah air melainkan juga trend global,” tegasnya.
Disamping itu, MUI dalam membangun kerukunan umat antar beragama telah banyak melakukan upaya dan tindakan dalam memberikan sumbangsih dengan kewenangannya, terutama dalam memberikan masukan, saran dalam pemebetukan peraturan perundang-undangan, kebijkan pemerintah.
Oleh karena itu, MUI berharap setiap peraturan perundang-undangan –kebijakan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. “Justru, hal ini, mengakomodasi aspirasi umat Islam dalam setiap pembentukan perundang-undangan,” tegasnya.
Di bidang kerukunan antar umat beragama, MUI bersama majelis-majelis agama senantiasa berkoordinasi agar tercipta kerukunan yang hakiki bagi pemeluk agama masing –masing. MUI dan bersama majelis-majelis agama terus berupaya untuk memberikan solusi positif. Dengan demikian, ke depan bisa tercipta kerukunan, kebersamaan dalam segala bidang. “Termasuk perumusan pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, yang kemudian diformalkan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan 9 tahun 2006,” papar KH. Ma’ruf Amin.
Di bidang fatwa, MUI semakin memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Belum lama ini, MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pembakaran hutan, dan pengendaliannya, pelestarian satwa langka, pencurian listrik, dan sebagainya. Ini semua, dalam kewenangan MUI untuk menjawab permasalahan umat dan bangsa sesaui dengan kewenangan yang dimiliki oleh MUI.
Dari hasil evakuasi yang telah dilakukan oleh MUI ada beberapa program, antara lain, MUI telah membentu Islamic Development Fund (IDF), diharapkan dalam pementukan tersebut, mampu membiayai pelaksanaan program dan agenda MUI dalam berkhidmat kepada umat dan bermitra dengan pemerintah. Yang nantinya, mampu menghimpun dana –dana zakat untuk pembangunan umat (IDF-MUI). Sebagai langkah awal, MUI telah melakukan MoU oleh ketua IDF-NUI – Lukmanul Hakim dengan sejumlah lembaga keuangan syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, serta jaringan bisnis ritel TransMart Carrefour dan Restoran Solaria.
IDF, MUI atau dana pembangunan umat merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI pada tanggal, 29 Juni 2016. Lembaga ini bertugas untuk mengumpulkan dana zakat, infak dan sodaqah untuk kepentingan program yang terkait kebutuhan umat. (WAR).













