Jakarta, BEDAnews.com
Bertempat di Gedung Museum Perjuangan Nasional, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meresmikan Pusat Kajian Strategis BAZNAS di Jakarta, Senin kemarin dilakukan Peresmian dalam seminar bertema tema “Peran Strategis Zakat dan Cetak Biru Ekonomi Pembanguan Indonesia.” Hadir dalam Keynote Speaker Menteri Perencanan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher dan Ketua BAZNAS Bambang Sudibyo.
Pusat Kajian Strategis ini, memiliki fungsi strategis dalam kontribusinya tepada pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan melakukan kajian, riset yang memperkuat pembangunan zakat nasional, penyusunan indikator-indikator pengelolaan zakat nasional dan menerbitkan secara berkala laporan singkat pengelolaan zakat dalam bentuk Berita Resmi Pengelolaan Zakat.
Karena, Zakat infak dan sodaqah memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, termasuk penerima manfaat telah terbantu oleh program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BAZNAZ.” Misalnya, beberapa bulan lalu dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, BAZNAS telah membagikan paket lebaran kepada warga kampong nelayan di Jakarta Utara,” papar Bambang Sudibyo.
Karena, BAZNAS telah bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, dalam pemberdayaan kemiskinan. Program tersebut menjadi instrument untuk memastikan bahwa, zakat bisa memberikan bantuan kepada warga miskin secara maksimal, dan bantuan untuk patisipasi sekolah, dan lain, lain.
“Ke depan, Pusat Kajian Strategis akan melakukan penguatan peran BAZNAS dalam upaya mendorong upaya pendirian Islamic Inclusive Financial Services Bord (IISB) sebagai bagaian dari uapaya standarisasi zakat internasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Strategis, Dr. Irfan Syauqi Beik mengatakan, ini merupakan terobosan BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia yangt sangat besar yakni Rp. 217 triliun /tahun. Zakat sebagai salah satu komponen system ekonomi yang harus dioptimalkan dengan melihat potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat, jika kita mampu mengelola zakat dengan baik dan professional. “Hal tersebut, berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan makkasud untuk menjejahterakan rakyat,” tegasnya.
Dengan potensi tersebut, sudah selayaknya zakat mampu dimamfaatkan sebagai instrument dalam pembangunan terutama di daerah-daerah yang telah memiliki system untuk menerapkan zakat secara luas. Sejatinya pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi zakat yang dimiliki. BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 8/2001. Tugasnya menghimpun dan menyalurkan Zakat , mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Badan yang berwewenang melakukan pengelolaan zakat nasional . BAZNAS sudah berdiri di 509 daerah (tingkat Propinsi, Kabupaten/kota). (WAR).












