Bandung, BEDAnews – Dua mantan manajer Rumah Sakit (RS) Mitra Kasih Cimahi, Dadi Supriadi Mantan Manager Umum dan Asep Bambang Hidayat, S.Farm. Mantan Manager Penunjang Medis, secara resmi melayangkan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Melalui kuasa hukum mereka dari Kantor Hukum Toni Sopiyan, S.H., M.H. & Rekan, para penggugat menuntut pembayaran hak-hak normatif senilai total Rp1.036.144.549 setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dinilai cacat hukum dan mencederai rasa keadilan.
Sidang gugatan tersebut di gelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Senin 16/11/2026.
Dalam dokumen gugatan yang didaftarkan, terungkap bahwa perselisihan bermula dari serangkaian tindakan sepihak manajemen RS Mitra Kasih yang dikelola oleh PT Sugihartono Agra Makmur (Tergugat).
Para penggugat merupakan pekerja senior yang telah mengabdi belasan tahun; Dadi Supriadi telah bekerja selama 19 tahun 3 bulan, sementara Asep Bambang Hidayat mengabdi selama 14 tahun 1 bulan.
Namun, pada penghujung tahun 2025, keduanya secara sepihak diturunkan jabatannya tanpa evaluasi kinerja yang transparan maupun persetujuan. Dadi diturunkan menjadi Staf Kamar Jenazah, sedangkan Asep dipindahkan sebagai Karyawan Instalasi.
Konflik kian meruncing ketika pihak manajemen secara sepihak menghentikan pembayaran upah kedua manajer tersebut sejak Desember 2025, di mana saat itu hubungan kerja belum pernah dinyatakan berakhir baik melalui putusan pengadilan maupun pengunduran diri.
Puncak perselisihan terjadi pada 9 Januari 2026, ketika para penggugat dilarang masuk dan bekerja di lingkungan RS Mitra Kasih oleh petugas keamanan (security) dengan dalih “perintah pimpinan”.
Tim kuasa hukum menegaskan, ketidakhadiran para penggugat di tempat kerja sejak saat itu bukanlah kehendak atau niat untuk mangkir, melainkan akibat nyata dari tindakan pihak rumah sakit yang menutup akses kerja.
Pihak penggugat tercatat telah melayangkan sejumlah surat undangan perundingan bipartit secara patut pada Januari dan April 2026, namun tidak direspon secara substantif oleh pihak pengusaha.
Ironisnya, manajemen RS Mitra Kasih kemudian menerbitkan surat panggilan kerja pada April 2026 dan berujung pada penerbitan Surat Pemberitahuan PHK tertanggal 13 Mei 2026 dengan alasan tuduhan “mangkir” selama periode Februari hingga April 2026.
“Suatu keadaan ketidakhadiran yang timbul karena pekerja tidak diberikan kesempatan bekerja tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai mangkir. Tergugat tidak dapat mengambil keuntungan hukum dari keadaan yang diciptakannya sendiri,” tegas tim kuasa hukum dalam pokok gugatannya.
Sebelum menempuh jalur litigasi di PHI Bandung, perselisihan ini sempat dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Pada 31 Juli 2026, Mediator Hubungan Industrial menerbitkan Anjuran yang menyatakan hubungan kerja berakhir karena mangkir, dengan kompensasi berupa uang pisah berdasarkan Peraturan Perusahaan yang nilainya sangat kecil masing-masing Rp900.000 untuk Dadi Supriadi dan Rp700.000 untuk Asep Bambang Hidayat.

Anjuran tersebut secara tegas ditolak oleh para penggugat melalui surat penolakan tertanggal 7 Agustus 2026. Para penggugat menilai mediator tidak mempertimbangkan secara utuh fakta-fakta substansial seperti penghentian upah sejak Desember 2025, pelarangan masuk kerja oleh security, serta pengabdian belasan tahun yang dikorbankan begitu saja.
Dalam petitum gugatannya di hadapan Majelis Hakim PHI Bandung, para penggugat memohon agar pengadilan menyatakan alasan PHK karena mangkir tidak terbukti dan tidak sah secara hukum.
Total tuntutan finansial yang diajukan mencapai Rp1.036.144.549 (belum termasuk tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), dengan rincian
Penggugat I Dadi Supriadi: Rp516.918.648 (mencakup pesangon, UPMK, upah tertunggak, uang proses, THR 2026 & denda, denda keterlambatan upah, serta penggantian cuti). Penggugat II Asep Bambang Hidayat Rp519.225.901 (mencakup komponen hak normatif serupa).
Selain itu, untuk menghindari agar gugatan tidak sia-sia (illusoir), pihak penggugat turut memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas aset tanah dan bangunan Rumah Sakit Mitra Kasih di Jalan Amir Machmud No. 341, Kota Cimahi, yang tercatat atas nama Direktur Utama Rudi Sugiharsono.
Pihak penggugat juga meminta penerapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000 per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.












