Kondisi tersebut dinilai, dapat memperparah polarisasi politik di masyarakat.
“Ketika orang sudah memiliki preferensi politik tertentu, maka informasi yang bertentangan dengan keyakinannya akan dianggap salah, sementara informasi yang mendukungnya dianggap benar,” katanya.
Ia juga mengingatkan, adanya praktik manipulasi opini publik melalui penggunaan akun robot, komentar otomatis, serta rekayasa konten audio maupun visual yang dapat menyebarkan propaganda secara masif dalam waktu singkat.
Dalam konteks itu, Albertus menegaskan bahwa, media memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Media bukan sekadar penyampai informasi. Media adalah bagian dari infrastruktur politik yang menghubungkan figur politik dengan publik,” ujarnya.
