Satu-satunya anggaran yang mengalami pemotongan, kata Ono, hanya belanja pakaian dinas (KDH) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah (WKDH)
Dia mencontohkan anggaran pakaian dinas Gubernur Jabar dikurangi sekitar Rp150 juta, karena gubernur memilih tidak menggunakan seragam dinas.
“Gubernur menolak memakai seragam PDH, PDL, PSL, jadi belanja baju dinasnya bisa dihemat,”kata Ono menambahkan.
Ono mengungkapkan, dirinya tidak pernah menjahit kain pakaian dinas yang dibagikan, karena lebih nyaman berpakaian kasual.
Kendati begitu, dia tetap menerima jatah kain tersebut demi menghormati keberagaman pilihan anggota dewan lainnya.
“Saya lebih suka pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau saya tolak kainnya, nanti yang lain gimana, kan ada yang memang senang pakai baju safari,” kata dia.
