Adapun kebijakan efisiensi, kata dia, hanya menyasar kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung ke masyarakat.
Misalnya perjalanan dinas, seminar atau rapat tanpa outpun yang jelas.
“Efisiensi difokuskan pada kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Lagipula, apabila dibagi rata-rata maka anggaran gaji anggota DPRD Jabar hanya Rp.3,9 milyar sedangkan gubernur mencapai Rp. 32 milyar pertahun,” pungkasnya.
Untuk diketahui, belanja DPRD Jabar dalam APBD 2025 tidak mengalami perubahan besar, meski lima kali direvisi lewat peraturan gubernur.
Berdasarkan data yang dibagikan Ono melalui akun Instagram pribadinya, @ono_surono, tidak ada pemangkasan anggaran untuk pos seperti gaji, tunjangan komunikasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan perumahan, maupun uang operasional pimpinan DPRD.
