Ketika Ruang Publik Jadi Ruang Abu-Abu
Masalahnya bukan pada memotret di ruang publik. Itu sah-sah saja, dan secara umum diakui sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan dokumentasi. Yang jadi persoalan adalah ketika hasil foto seseorang, lengkap dengan wajah yang bisa dikenali, langsung dikomersialkan tanpa persetujuan si empunya wajah lebih dulu.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku di Indonesia memberi kerangka baru untuk isu ini. Wajah, menurut sejumlah pembacaan UU PDP, termasuk data pribadi yang bisa mengidentifikasi seseorang secara spesifik.
Ketika data itu dikumpulkan, disebarluaskan, apalagi diperjualbelikan, semestinya ada persetujuan dari subjek data lebih dulu, bukan setelah fotonya sudah beredar dan orang lain sudah bisa melihat, mengunduh, bahkan menyimpan tangkapan layarnya sendiri.
