Di sinilah muncul pergeseran cara pandang yang mulai digaungkan sejumlah pemerhati hukum digital dan komunitas fotografi: standar lama “foto dulu, baru dijual” seharusnya bergeser jadi “izin dulu, baru dipotret”.
Terdengar merepotkan bagi pelaku usaha kecil ini, memang. Tapi prinsip itu sejalan dengan semangat perlindungan data pribadi yang kini jadi standar global, bukan cuma di Indonesia.
Yang membuat situasi makin runyam adalah munculnya oknum-oknum yang memanfaatkan kebingungan publik soal aturan ini. Di Tebet Eco Park, misalnya, sempat ramai laporan warga yang dimintai semacam “biaya izin foto” oleh orang yang mengaku berwenang, padahal itu bukan aturan resmi dari pengelola taman.
Praktik pungutan liar berkedok “izin dokumentasi” ini justru menambah lapisan masalah baru: bukan cuma soal persetujuan pemotretan, tapi juga soal siapa yang sebenarnya punya otoritas mengatur ruang publik, dan bagaimana celah hukum bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
