JAKARTA || Bedanews.com – Angka 6.517 kasus keracunan dalam program MBG sejak awal tahun menjadi catatan kelam. Menanggapi hal ini, Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) menegaskan rancangan Perpres harus hadir sebagai solusi nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
Koordinator Nasional FWK, Raja Parlindungan Pane menegaskan, Perpres harus mengatur detail, mulai dari standar gizi, distribusi, hingga pengawasan transparan. “Program ini niatnya mulia. Tapi tanpa tata kelola jelas, risikonya besar: kerugian anggaran dan masalah kesehatan publik,” ujarnya usai Diskusi MBG di Kantor Redaksi VOI.id, Jakarta, Rabu (1/10).
Dalam diskusi yang dihadiri sejumlah wartawan senior ini, FWK menilai, ada beberapa poin krusial yang tak boleh absen dari draf Perpres. Antara lain standar gizi berbasis lokal, sertifikasi kelayakan dapur, transparansi pengadaan, audit administrasi, partisipasi masyarakat, mekanisme pengaduan publik, hingga sanksi bagi dapur MBG yang lalai.
