“Banyak menu uji coba belum memperhatikan gizi mikro seperti zat besi dan vitamin A. Kalau Perpres tidak tegas, manfaat program tidak maksimal,” kata Raja.
Masalah pendanaan juga disorot. Program ini menguras triliunan rupiah. Tanpa strategi pembiayaan campuran—dari pusat, daerah, hingga mitra swasta—risiko terhenti di tengah jalan terbuka lebar.
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan sebagian besar keracunan dipicu sanitasi dapur yang buruk. “Ini alarm keras. Kalau higienitas tidak diatur detail dalam Perpres, kasus serupa bisa terulang,” tegas FWK.
Forum menekankan, kritik ini bukan untuk melemahkan MBG. Justru agar program menjadi nyata melawan stunting dan meningkatkan kualitas SDM. “Perpres harus benar-benar melindungi rakyat, bukan sekadar dokumen administratif,” tutup Koordinator FWK, Raja Pane. (Red).
