“Apa yang dilakukan oleh Kemendagri bukan sekadar kekeliruan administratif. Ini adalah tindakan yang sembrono dan berpotensi menyulut kembali api perdamaian yang ada di aceh,” tegasnya melalui keterangannya, Senin (16/6).
Aceh telah membayar mahal untuk perdamaian. Dan kini, wilayah kami justru coba dirampas dalam senyap, tanpa penjelasan, tanpa dialog. Ini bukan hanya merusak peta, tapi juga merobek kepercayaan rakyat terhadap negara.
“Tidak ada tuan rumah yang mau berunding dengan maling di rumahnya sendiri,” tandasnya.
FABEM Aceh menegaskan bahwa, persoalan ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi menyangkut harga diri dan masa depan perdamaian yang telah lama dibangun dengan susah payah. Jika tidak segera diluruskan, ini berpotensi menimbulkan ketegangan baru yang merusak hubungan pusat dan daerah.
