Selanjutnya sedang berlangsung saat ini, Firly Bahuri, eks Ketua KPK yang nota bene adalah Anggota Polri, terbukti selaku TSK dalam kasus pemerasan, hingga kini pun “tak diketahui publik rimbanya”, atau tidak berkejelasan, Firly infonya tidak ditahan, melainkan bebas berkeliaran. Sedangkan preman yang bukan penyelenggara negara (Pasal 52 KUHP terkait pemberatan) yang dituduh melakukan pemerasan, dengan nominal jauh lebih rendah dari pemerasan Firly langsung di proses lalu ditahan.
Sehingga perilaku beberapa petinggi Polri (law behavior) saat ini dibawah kapolri Listyo Sigit, telah menunjukan eksistensi gejala-gejala fenomena dan dinamika yang mencerminkan degradasi moral yang hampir menyentuh titik nadir peran dan fungsi Polri.
Lalu analoginya terhadap Kapolri yang terbukti gagal dalam melaksanakan tugas pokok fungsi jabatannya, lalu kemudian gagal lagi dalam kesempatan kedua menuju 100 hari kerja Kabinet Merah Putih? Layakkah Presiden Prabowo selaku pemegang hak prerogatif untuk terus mempercayakan tugas Kapolri yang maha berat di pundak Jenderal Listyo Sigit?
