Menurutnya, kepastian hukum merupakan faktor penting untuk menekan konflik agraria sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.
Dengan status hukum tanah yang jelas, proses pembangunan infrastruktur maupun investasi tidak lagi dibayangi sengketa berkepanjangan ataupun lamanya proses pelayanan administrasi pertanahan.
*Sertifikat Tanah Harus Menjadi Instrumen Pemberdayaan Ekonomi*
Budi menilai, manfaat tertib administrasi pertanahan tidak hanya dirasakan pemerintah maupun pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Sertifikat hak atas tanah bukan sekadar dokumen legalitas. Sertifikat merupakan aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh akses perbank kan pembiayaan, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat ekonomi keluarga, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” katanya.
