Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama munculnya sengketa pertanahan yang berkepanjangan dan kerap menghambat investasi maupun pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Maka tiada lain harus ada prinsip azas Sistem “Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan”.
Budi menegaskan bahwa, reformasi pertanahan harus dimulai dari pembangunan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, akuntabel, serta berbasis database spasial dan data tekstual yang akurat, terintegrasi dan yang dapat di dipertanggung jawabkan.
“Apabila seluruh sistem pertanahan dikelola secara profesional dengan dukungan data spasial dan tekstual yang valid, maka akan terwujud tertib administrasi pertanahan dengan melalui prinsip ‘Satu Tanah, Satu Surat, Satu Kepemilikan’. Dari sinilah kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah dalam setiap proses penguasaan, pemanfaatan, serta peralihan hak atas tanah,” tandasnya.
