“Keberadaan berbagai dokumen pertanahan tersebut pada dasarnya hanya berfungsi sebagai data pendukung dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap bidang tanah yang belum bersertipikat. Namun, apabila data tersebut tidak dikelola melalui sistem administrasi yang terintegrasi antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, NITARU, pemerintah desa/kelurahan, hingga tingkat RT/RW, maka berpotensi menimbulkan persoalan serius. Meskipun telah tersedia fasilitas seperti Peta Bumi dan aplikasi Sentuh Tanahku, lemahnya integrasi data masih dapat memicu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, bahkan berujung pada penerbitan sertipikat ganda yang saling bertabrakan. Kondisi tersebut diperparah oleh masih adanya kelemahan dalam sistem pemetaan spasial, pengawasan, serta penegakan hukum,” jelas Budi.
