Budi merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia memulai karier dari petugas pengukuran tanah, kemudian meniti berbagai jenjang hingga mencapai jabatan Widyaiswara Ahli Utama, serta pernah dipercaya menjadi Tenaga Ahli Wakil Menteri ATR/BPN.
Pengalaman tersebut, menurutnya, memberikan pemahaman yang utuh mengenai persoalan sekaligus arah pembenahan sektor pertanahan nasional.
Menurut Budi, persoalan mendasar di sektor pertanahan bukan semata keterbatasan lahan, melainkan masih lemahnya sistem administrasi agraria pertanahan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Timbulnya masalah, sengketa konfik dan perkara pertanahan, bisa disebabkan, belum tertibnya administrasi pertanahan, begitu mudahnya penerbitan surat- surat alas hak tanah dan berbagai dokumen tanah mulai dari penerbitan Surat peryataan garapan, penerbitan Letter C, Fotokopi C Desa, Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), surat sporadik, surat keterangan tidak sengketa, surat riwayat tanah, SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
