JAKARTA || Bedanews.com – Tata kelola agraria dan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, presisi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keadilan agraria sekaligus memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Di tengah masih tingginya sengketa dan konflik agraria, tumpang tindih hak atas tanah, perizinan yang belum terintegrasi, hingga belum optimalnya kepastian dan perlindungan hukum, reformasi tata kelola pertanahan dipandang sebagai agenda strategis yang harus terus diperkuat.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat kebijakan pertanahan dan reforma agraria, Dr. Budi Suryanto, S.H, M.H, M.Si melalui keterangannua kepada awak media, di Jakarta, Minggu (12/7/2026).













