Selain itu, tata kelola pertanahan yang baik juga diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertanahan, serta memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai rencana tata ruang dan kepentingan publik.
*Tanah Harus Menjadi Instrumen Keadilan Sosial*
Budi mengingatkan bahwa, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, petani, serta kelompok rentan dari praktik penguasaan tanah yang bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan.
Menurutnya, paradigma pengelolaan pertanahan tidak boleh semata-mata didasarkan pada nilai ekonomi atau kepentingan komersial.
“Tanah bukan hanya komoditas ekonomi. Tanah merupakan instrumen keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika tata kelola pertanahan dilaksanakan secara benar, maka yang terbangun bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga kepastian hukum, pemerataan pembangunan, keadilan agraria, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
