HeadlinePolitik

DPRD Minta Pemprov Jabar Lahirkan Diskresi Bagi Pegawai Non ASN

Bandung, BEDAnews.com – Pemdaprov Jabar diminta untuk segera melahirkan diskresi atau Surat Keputusan (SK) bagi para pegawai Non ASN Provinsi Jawa Barat. 

Permintaan ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara saat menginterupsi rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda pembukaan masa sidang I tahun sidang 2020, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (6/1/2020).

Dengan adanya SK tersebut, diharapkan para pegawai Non ASN di Pemdaprov Jabar dapat merasa tenang dan lebih produktif dalam bekerja.

“Diskresi semacam SK Gubernur untuk pegawai honorer provinsi non ASN, sehingga mereka dapat bekerja tenang dan tidak perlu waswas dalam bekerja,” ujar Irfan.

Ketua DPRD Jabar periode 2009-2014 ini menambahkan, saat ini di Pemerintah Pusat sudah melakukan diskresi semacam itu bahkan menurut Irfan mereka telah memberikan NIP.

“Ini (Provinsi) juga harus seperti itu, sekarang berapa banyak pegawai honorer non ASN di Jawa Barat. Ini merupukan hasil aspirasi dari beberapa pegawai honorer, termasuk guru”ujarnya.

Ketua DPW Demokrat Jabar ini juga menyebut hak cuti tahunan guru yang tidak diberikan karena diatur dalam Undang-undang tersendiri harus menjadi perhatian.

Irfan menilai, guru merupakan salah satu komponen penting pembentuk anak bangsa. “Sekarang yang terjadi dia tidak libur ketika siswa libur. Dua hal ini akan kita dorong, yang hak cuti guru dan diskresi bagi tenaga honorer,” pungkasnya. @hermantz

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close