Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan menjadi acuan untuk bisa dipahami dan juga dipatuhi. Pemahaman ini bukan hanya oleh perangkat daerah dan penyelenggara kegiatan olahraga saja, namun juga oleh seluruh masyarakat.
“Harapan kami, dengan adanya Raperda tentang keolahragaan ini, baik itu aktivitas olahraga prestasi maupun masyarakat dapat memiliki payung hukum yang lebih jelas dan fokus terkait sistem penyelenggaraan keolahragaan di Kota Bandung,” katanya.
Sementara itu, anggota Pansus 8 DPRD Kota Bandung, Ferry Cahyadi Rismafury menekankan pada unsur dukungan Pemerintah Kota Bandung terhadap pembinaan dan lembaga keolahragaan di Kota Bandung.
“Jadi yang kami bahas dalam Raperda ini adalah tugas dan kewenangan dari Pemerintah Daerah, mulai dari fasilitasi sarana prasarana, termasuk pendanaannya. Sehingga kualitas olahraga di Kota Bandung semakin maju dan semarak, dengan banyaknya event-event olahraga yang diselenggarakan oleh lembaga maupun cabang olahraga,” ucapnya.
