BANDUNG, BEDAnews.com – Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jabar, H. Jajang Rohana, mengaku kaget dengan pembangunan monumen perjuangan Pahlawan Covid-19 yang berada di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di Jl. Surapati, Kota Bandung.
Menurut Jajang, memang saat pembahasan APBD tahun 2021, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Jabar mengajukan anggaran pembangunan monumen covid senilai 74 milyar, namun usulan tersebut oleh dewan ditolak dan dicoret karena dianggap tidak ada urgensinya.
“Ini terasa aneh kalau kemudian ada pembangunan monument covid karena proyek monument tersebut tidak ada dalam APBD,” ujar H. Jajang Rohana.
Hal itu terungkap saat Aliansi Nano Jabar yang gencar menolak pembangunan monumen perjuangan Pahlawan Covid-19 melakukan audensi ke Komisi IV DPRD Jawa Barat, Rabu (03/11/2021).
Kondisi tersebut semakin diperparah karena ternyata anggota DPRD Jabar khususnya Komisi IV, tidak mengetahui adanya pembangunan monumen, apalagi rencana peresmian monumen di 10 November mendatang.
Dengan tidak masuknya projek pembangunan monumen perjuangan Covid-19 dalam proses penganggaran di DPRD Jabar, Ketua Presidium Aliansi Nano Jabar, Herry Mei Oloan, menilai telah terjadi politisasi pandemi Covid-19 dan sangat rentan dengan masalah hukum.
Untuk itu, Herry Mei yang pernah turut menghantarkan Ridwan Kamil menjadi walikota Bandung itu, meminta agar Gubernur lebih fokus mengatasi pandemi Covid-19 dengan langkah nyata guna mengantisipasi gelombang ketiga yang masih mengancam.
“Lebih baik berikan insentif kepada nakes dan santunan kepada anak-anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Jabar, Zulkifli Caniago menyatakan dalam waktu dekat akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan Anja kepada pimpinan DPRD Jabar.
“Nanti kita akan melaporkan hasil ini kepada pimpinan untuk menyampaikan masalah ini kepada gubernur bahwa ada kritik dari masyarakat terkait dengan akan di diresmikannya monumen perjuangan pahlawan Covid-19,” kata Zulkifli. ***
