Keadilan restoratif termaktup dalam UU narkotika pasal 127/2 dengan redaksional menyatakan bahwa hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika “wajib” memperhatikan pasal 54 (taraf ketergantungan terdakwanya), pasal 55 (kewajiban hukum terdakwanya) dan penggunaan kewenangan hakim (pasal 103) untuk memutus atau menetapkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi yang mengcover ranah pidana, medis dan sosial akibat penyalahgunaan narkotika.
Penegakan hukum terhadap masalah penyalahguan narkotika menitik beratkan proses restorative justice dengan mengganti hukuman pidana penjara menjadi hukuman rehabilitasi dengan tujuan penyalah guna pulih seperti sediakala, dalam rangka wujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
Kenapa penyalah guna yang nota bene harus direhabilitasi selama proses pemeriksaan dan dijatuhi hukuman rehabilitasi ?
