*PSTKP Riau Dinilai Terbatas dalam Pengawasan*
Riki juga menyoroti keterbatasan PSTKP Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan laut secara optimal. Dengan cakupan wilayah yang luas meliputi 12 Kabupaten/Kota yang sebagian besar memiliki perairan lepas – kapasitas lembaga ini disebut masih belum ideal.
“Baik dari segi personel maupun anggaran, PSTKP Riau masih sangat terbatas. Apalagi dengan kucuran dana dari APBD yang juga minim, sangat sulit mengharapkan pengawasan maksimal di lapangan, termasuk untuk wilayah Rokan Hilir,” tambahnya.
*Harapan untuk DPRD*
Menutup pernyataannya, Riki berharap agar DPRD Kabupaten Rokan Hilir dapat mengakomodasi aspirasi ini dan menjadi corong utama untuk menyuarakan kebutuhan rakyat pesisir yang terdampak langsung oleh kebijakan sentralistik tersebut.
