Bandung BEDAnews.com
Tahun 2017 angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan Provinsi Jawa Barat masih berada di bawah IPM secara Nasional. IPM Jawa Barat berada dikisaran 70,69 persen sementara IPM Nasional 70,81 persen. Jadi IPM Jawa Barat
Terkait dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Jabar yang berkaitan dengan aspek pendidikan, untuk mengatasinya, indikator-indikator capaian dari Disdik Jawa Barat juga harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Mengingat APK tingkat SMA, tanggungjawabnya ada di tingkat Provinsi.
Sebagaimana dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat DR. Ir. Hj. Dewi Sartika. MSi (Ike) kepada wartawan yang tergabung dalam Jabar Media Grup di ruang kerjanya, Jl Rajiman No.6, Bandung, Jumat (18/1).
"Terkait dengan capaian-capaian di Disdik, sebetulnya kita lebih kepada bagaimana meningkatkan sumberdaya manusia yang ada di Disdik Jawa Barat, Dengan meningkatnya SDM Disdik, diharapkan program meningkatkan IPM sebagaimana yang dicita-citakan Gubernur Ridwan Jawa Barat bisa terwujud.” Ujarnya.
Untuk mengatasi faktor pendidikan terkait IPM, indikator-indikator capaian dari Disdik Jawa Barat juga harus ditingkatkan, khususnya terkait dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA. Mengingat APK tingkat SMA, tanggungjawabnya ada di tingkat Provinsi
APK Jabar masih dibawah APK Nasional, karena terkendala berbagai persoalan seperti jumlah guru yang memang belum sesuai dengan anak didik, jumlah sekolah dan jumlah murid yang belum sesuai.
"APK kita juga masih di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu di tahun 2019, ini akan kita kejar. Mudah-mudahan di ujung Pemerintahan Pak Gubernur, kita dapat melampaui dari APK Nasional untuk SMA," harapnya.
Kendala lainnya, mutu atau sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Barat juga masih kurang. Yang tidak kalah pentingnya, saat ini sudah masuk era Revolusi Industri 4.0.
Dari semua kendala tersebut, Ike optimis APK Jawa Barat bisa ditingkatkan. Karena yakin semua teman dari masing-masing bidang seperti Balai, Kantor Cabang Daerah (KCD) siap membantu.tuturnya
Terkait dengan Era Revolusi Industri, untuk mengatasi pada jenjangSMK, , menurut Ike mata pelajaran harus disesuaikan dengan obstekernya.
Kalau dulu itu, Dinas Pendidikan yang menentukan mata-mata pelajaran, kalau sekarang dibalik, jadi kita bekerjasama dengan industri-industri, Maksudnya, industri mengingatkan mata pelajaran apa yang tengah dibutuhkan dalam dunia kerja, lalu kita menjabarkannya lewat kurikulum.
"Jadi kita bekerjasama dengan industri-industri, industri menginginkan apa mata pelajarannya, kemudian balik ke kita dan kita sesuaikan," pungkasnya. " pungkas Ike.@hermanto
