“Kami pasti akan memberikan haknya kepada masyarakat namun tentu saja perlu proses. Harus kita teliti kembali dengan cermat supaya tidak ada permasalahan hukum lagi di kemudian hari,” ujar dia.
Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, kendala yang dihadapi dalam hal ini pemerintah tidak ingin kehilangan aset, sedangkan masyarakat di sana membutuhkan kepastian. Makanya perlu diambil solusi yang tepat dan bijak.
“Untuk saat ini kami memberikan solusi tanah Surat Ijo di Surabaya bisa jadi hak guna bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan atas Tanah (HPL),” katanya.
Selain AHY, hadir juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi dan Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah, Iljas Tedjo. Turut mendampingi Anggota DPR RI Fraksi Demokrat yakni Marwan Cik Hasan dan Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
